Sejumlah Bimtek yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten/kota di NTT tidak pernah membawa kemajuan bagi masyarakat.
Setiap Bimtek membutuhkan biaya antara Rp 70 juta - Rp 150 juta. Rata-rata satu anggota DPRD membutuhkan dana Rp 25 juta untuk keberadaan selama satu pekan di daerah tujuan, termasuk biaya kelakuan.
Moses Ola Bala (54) warga Lewoleba di Lewoleba, Sabtu (9/2/2013) mengatakan, tidak satu pun warga Lembata tahu bahwa DPRD setempat sedang melakukan Bimtek ke Jakarta.
"Padahal, Desember 2012 kemarin mereka Bimtek di Denpasar. Dalam kurun waktu dua bulan, mereka melakukan Bimtek dua kali. Hasil Bimtek ke Denpasar tidak jelas, tetapi terus melakukan Bimtek,"kata Ola Bala.
Bimtek itu hanya pemborosan uang negara. DPRD hanya bersenang senang menjelang akhir masa jabatan ini.
Selama lima tahun menjadi wakil rakyat, tidak banyak yang dihasilkan dan diperjuangkan. Infrastruktur jalan, jembatan, pelayanan air bersih, pendidikan, dan kesehatan tetap buruk.
"Lembata ini sudah hampir 15 tahun menjadi daerah otonom, dan dana yang dialokasikan ke Lembata sudah sekitar Rp 5 triliun lebih tetapi tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ola Bala.
Ia mengatakan, banyak elite politik dan pejabat daerah setempat memanfaatkan jabatan dan kuasa yang ada untuk memperkaya diri dan keluarga.Menurut Ola, menjelang Pemilihan Legislatif, 2014 anggota DPRD yang ada jangan dipilih lagi. Karena jabatan itu identik dengan korupsi maka sebaiknya setiap jabatan dibatasi 5 tahun, meski UU memberi kesempatan 10 tahun. Lima tahun sudah cukup, kecuali 5 tahun pertama orang itu berkontribusi besar untuk rakyat.
Post a Comment